DPRD Kota Jambi Soroti Anggaran Kampung Bahagia, Jalan Rusak hingga Fasilitas Puskesmas

TRISARA INDONESIA – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menilai jawaban Pemerintah Kota Jambi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 belum optimal. Sejumlah persoalan, mulai dari proyeksi pendapatan daerah hingga alokasi anggaran pembangunan, masih menjadi perhatian DPRD.

Hal itu disampaikan Kemas Faried setelah mendengarkan jawaban Wali Kota Jambi Maulana atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan nota pengantar dan nota keuangan Raperda APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penurunan proyeksi target pendapatan daerah sebesar 8,01 persen dalam RAPBD 2027.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Maulana menjelaskan bahwa penurunan proyeksi itu didasarkan pada perhitungan awal alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Masih bersifat proyeksi sembari menunggu diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027,” ungkapnya.

Maulana juga memaparkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hingga September 2026, penerimaan tersebut tercatat lebih dari Rp 403 miliar atau 67,20 persen. Memasuki akhir Oktober 2026, realisasinya disebut telah melampaui 81 persen.

Selain pendapatan daerah, pemerintah kota turut menjelaskan strategi pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga hingga pengolahan di tempat pembuangan akhir (TPA) Talang Gulo.

“Di tingkat hulu kita perkuat pemilahan sampah dari rumah tangga melalui kampung bahagia dan pembuatan biopori organik oleh kelompok tani,” ujarnya.

Pemerintah Kota Jambi juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program ekonomi sirkular untuk menangani sampah plastik.

“Untuk sampah plastik kita bekerja sama dengan OJK melalui program ekonomi sirkular. Ditargetkan mengurangi beban sampah ke TPA hingga 80 ton per hari,”

Namun, penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

“Ya tentunya jawaban tadi belum optimal ya bagi saya, nanti akan kita bicarakan ditingkat selanjutnya Banggar ya,” ujar Kemas Faried.

DPRD Minta Anggaran Kampung Bahagia Dievaluasi

Kemas Faried mengatakan, sejumlah fraksi DPRD Kota Jambi mempertanyakan alokasi anggaran untuk program Kampung Bahagia. DPRD meminta program tersebut dirasionalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Menurut dia, masih terdapat jalan rusak yang pembangunannya belum terakomodasi. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sejumlah sekolah, juga menjadi perhatian.

“Karena ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, banyak jalan-jalan rusak, pembangunannya tidak terakomodir, banyak sarana prasarana pendidikan, banyak sekolah-sekolah rusak,” katanya.

Tak hanya infrastruktur jalan dan pendidikan, Kemas Faried turut menyoroti fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya kondisi sarana dan prasarana puskesmas yang dinilai belum optimal.

Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027 agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Puskesmas juga banyak sarana prasarananya belum optimal, pertanyaan itu belum di jawab mungkin nanti,” ujarnya.

DPRD Kota Jambi selanjutnya akan membahas berbagai catatan tersebut di tingkat Badan Anggaran (Banggar), termasuk mengevaluasi prioritas belanja daerah dan memastikan program yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.