Korban Kabut Asap di Jambi Tak Hanya Kehilangan Kesehatan, AJI Desak Negara Beri Kompensasi

TRISARA INDONESIA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya mengancam kesehatan warga Jambi. Bencana ini juga menambah pengeluaran rumah tangga, mengganggu aktivitas anak, hingga menekan pendapatan pekerja informal.

Namun, kerugian yang dialami masyarakat tersebut dinilai belum mendapat perhatian yang memadai. Negara pun didesak menyiapkan mekanisme kompensasi bagi warga, terutama kelompok rentan yang paling terdampak.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Menagih Ruang Aman Korban Karhutla” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi di Senyala Space, Simpang III Sipin, Kota Jambi, Senin (26/10/2026).

Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah, mengatakan dampak karhutla tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah titik api, luas lahan terbakar, atau kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurut dia, masyarakat juga menanggung kerugian ekonomi dan psikologis yang muncul selama kabut asap menyelimuti permukiman mereka.

“Kita juga harus menghitung ganti rugi secara ekonomi, pengeluaran listrik, peningkatan biaya kuota internet. Kemudian secara psikis kita juga dirugikan. Sehingga negara harus punya mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada kelompok rentan yang paling terdampak kena asap kebakar rentan dan lahan,” katanya.

Pengeluaran warga bertambah saat kabut asap

Dampak kabut asap dapat merembet ke berbagai kebutuhan rumah tangga. Warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga kesehatan, sementara kegiatan belajar anak secara daring juga meningkatkan kebutuhan listrik dan kuota internet.

Bagi pekerja informal, situasinya bisa lebih berat. Pengemudi ojek online, misalnya, harus menghadapi risiko paparan asap ketika bekerja di luar ruangan. Di saat bersamaan, kondisi udara yang buruk dapat mengganggu aktivitas dan pendapatan mereka.

Dampak tersebut menjadi perhatian dalam diskusi yang juga menghadirkan Ketua AJI Jambi Suwandi, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Aditya, serta Ketua Yayasan Pesona Kebaikan Sahrul Adli.

Suwandi menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan darurat ketika kebakaran masih berlangsung.

“Bagaimana ini diberi pertanggungjawaban dari pemerintah untuk dipantau secara terus menerus kondisinya ketika sudah terpapar ISPA. Jangan sampai ke depan menjadi semakin parah, dan pemerintah harus langsung hadir untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Suwandi.

Menurut dia, kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, balita, dan pekerja sektor informal perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendataan yang menyeluruh dibutuhkan agar bantuan kesehatan tidak hanya berfokus pada angka kasus penyakit, tetapi juga menjangkau masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan.

Warga pedalaman kesulitan mengakses layanan kesehatan

Persoalan perlindungan korban juga terlihat dari keterbatasan akses kesehatan di wilayah pedalaman.

Zubaidah mencontohkan masyarakat adat Batin Sembilan yang harus menempuh perjalanan hingga tujuh jam untuk mencapai fasilitas kesehatan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak dirasakan secara merata. Warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan menghadapi hambatan lebih besar ketika membutuhkan pemeriksaan atau pertolongan medis.

Untuk membantu masyarakat terdampak, Beranda Perempuan telah membuka layanan darurat terbatas sejak akhir September. Layanan di kantor mereka itu menyediakan ruang beroksigen dan masker gratis.

Zubaidah juga mengusulkan agar kantor desa dapat difungsikan sebagai Rumah Aman Asap yang dilengkapi tenaga medis. Lokasinya perlu disesuaikan dengan sebaran titik api dan keberadaan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat di wilayah pedalaman.

Ia turut mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang dinilai menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas perlindungan bagi masyarakat.

“Anggaran itu ada. Kenapa program seperti pos atau kebijakan anggaran yang tidak prioritas bisa dijalankan, sementara untuk mendirikan Rumah Aman Asap di pelosok-pelosok desa seolah terkendala?” ujar Zubaidah.

Rumah Aman Asap bantu warga terdampak

Salah satu upaya yang telah berjalan untuk membantu korban ialah program Rumah Aman Asap yang diinisiasi Yayasan Pesona Kebaikan melalui kerja sama dengan platform Kitabisa.

Program tersebut menyediakan ruangan beroksigen, pemeriksaan kesehatan gratis, penyaluran suplemen dan vitamin, serta layanan pengantaran tabung oksigen langsung ke rumah warga.

Penerima manfaatnya mencakup ibu hamil dan pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online yang mengalami penurunan pendapatan akibat karhutla.

Ketua Yayasan Pesona Kebaikan Sahrul Adli menilai penanganan korban perlu melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, bukan hanya mengandalkan anggaran dan tenaga dari instansi pemerintah.

Ia mendorong dinas kesehatan menggerakkan mahasiswa dan kelompok yang memiliki kompetensi kesehatan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada warga, khususnya ibu hamil dan anak-anak.

“Dinas kesehatan harus bisa memimpin suatu gerakan. Masyarakat itu juga memiliki unsur yang berkaitan dengan kesehatan, bisa itu mahasiswa, kebidanan, dan sebagaianya. Sebenarnya itu bisa digerakkan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan atau menjemput terutama pada ibu hamil dan anak-anak. Tidak hanya menunggu,” katanya.

Kompensasi menjadi tuntutan bagi korban

Dalam diskusi tersebut, peserta mendorong pemerintah memperkuat perlindungan korban melalui akses kesehatan, penyediaan ruang aman, dan penanganan berkelanjutan setelah bencana asap berakhir.

Mereka juga memasukkan tuntutan kompensasi bagi warga yang mengalami kerugian akibat karhutla ke dalam rekomendasi bersama.

Tuntutan itu menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari padamnya api. Kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, dan dampak psikologis yang dialami masyarakat juga perlu diperhitungkan.

Bagi warga yang terdampak, berakhirnya kebakaran belum tentu berarti persoalan selesai. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi kesehatan dan ekonomi yang dapat berlangsung setelah kabut asap menghilang.

Karena itu, peserta diskusi mendesak pemerintah memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak, sekaligus menyusun mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat terdampak.